Keterangan lebih lanjut silakan kunjungi http://cpns.bpk.go.id
Senin, 19 Oktober 2009
Lowongan CPNS BPK-RI 2009
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, lembaga tinggi negara yang mempunyai tugas pokok memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita, lulusan Sarjana (S-1) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan ditempatkan pada Kantor Pusat/Kantor Perwakilan BPK-RI di seluruh Indonesia dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
Keterangan lebih lanjut silakan kunjungi http://cpns.bpk.go.id
Read More...
Keterangan lebih lanjut silakan kunjungi http://cpns.bpk.go.id
Minggu, 11 Oktober 2009
Info CPNS Oktober 2009
Pemprovsu dan Kabupaten/Kota secara serentak menerima CPNS TA 2009 Oktober mendatang. Sama seperti sebelumnya, peluang suap menyuap terhadap penerimaan CPNS kali ini diprediksi makin besar.
Terlebih Pemprovsu mempersilakan Kabupaten/Kota menjalin kerjasama ke universitas lain di luar USU, seperti UI dan UGM. Alasannya hal itu merupakan hak Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom untuk menentukan kemana akan menjalin kerjasama, sedangkan Pemprovsu hanya berhak sebagai pengawas.
Arsyad Lubis MM, Kepala BKD Pemprovsu Jumat (25/9) mengatakan pihaknya mempersilahkan Kabupaten/Kota kemanapun menjalin kerjasama asalkan berstatus Universitas Negeri. Sekalipun bila bekerjasama ke universitas di luar Sumut, seperti ke Jawa akan semakin memperlebar peluang “permainan”.
“Itu ketentuannya. Kabupaten/Kota dibenarkan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga asalkan berstatus Universitas Negeri, karena mereka Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom,” ucapnya.
Terkait kemungkinan peluang sogok-menyogok, Pemprovsu hanya bisa mengawasi dan melaporkan ke pemerintah pusat bila ada ditemukan permainan. “Kalau ditemukan, kita sebagai wakil pemerintah pusat akan melaporkan ke Menpan, sehingga diproses secara hukum,” katanya.
Namun dia mengatakan selagi tim pembuat soal, pemeriksa soal dan penentu ranking bekerja sesuai prosedur, kemungkinan terjadinya kongkalikong itu tipis. “Kalau tim ini bekerja sesuai prosedur kemungkinan peluang sogok-menyogok makin kecil,” tandasnya.
Kini, urai dia, Pemprovsu akan mengundang Kabupaten/Kota 7 Oktober untuk menentukan kapan dimulai pendaftaran, ujian dan pengumuman hasil sehingga penerimaan bisa digelar serentak. “Kita akan mengundang Kabupaten/Kota 7 Oktober untuk membicarakan hal ini. Kapan dimulai pendaftaran, ujian dan penentuan hasil,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP Syamsul Hilal mengatakan, Pemprovsu harus belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Harus berusaha merangkul Kabupaten/Kota untuk sejalan dengan Pemprovsu kerjasama dengan USU dalam penerimaan CPNS. “Sedangkan dikontrol Pemprovsu saja masih ada Kabupaten/Kota yang bermain, konon lagi dibiarkan,” katanya.
Dikatakan, apapun ceritanya Pemprovsu harus berusaha agar mengajak Kabupaten/Kota kerjasama dengan USU, sebab bila ada Kabupaten/Kota menjalin kerjasama dengan universitas luar, seperti UI dan UGM disinyalir mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu sehingga rawan praktik sogok-menyogok.
“Kenapa harus ada yang ke kerjasama ke UI, misalnya? Kan ini tanda tanya besar? Dan tidak tertutup kemunginan hal seperti ini merupakan upaya penyimpangan. Pemprovsu harus berusaha agar Kabupaten/Kota jangan lari ke universitas di luar Sumut, karena dikhawatirkan rawan permainan,” jelasnya.
Sekadar diketahui, penerimaan CPNS di lingkungan Pemprovsu tahun 2009 ini sebanyak 589 orang. Terdiri dari 331 tenaga honorer, 208 tenaga teknis dan 50 tenaga kesehatan, seperti dokter, Akademi Kebidanan (Akbid) dan Akademi Keperawatan (Akper).
Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, sebut Arsyad, sesuai kebutuhannya. Bila Kabupaten/Kota belum membutuhkan PNS mereka tidak dipaksakan untuk menerima CPNS.
Read More...
Terlebih Pemprovsu mempersilakan Kabupaten/Kota menjalin kerjasama ke universitas lain di luar USU, seperti UI dan UGM. Alasannya hal itu merupakan hak Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom untuk menentukan kemana akan menjalin kerjasama, sedangkan Pemprovsu hanya berhak sebagai pengawas.
Arsyad Lubis MM, Kepala BKD Pemprovsu Jumat (25/9) mengatakan pihaknya mempersilahkan Kabupaten/Kota kemanapun menjalin kerjasama asalkan berstatus Universitas Negeri. Sekalipun bila bekerjasama ke universitas di luar Sumut, seperti ke Jawa akan semakin memperlebar peluang “permainan”.
“Itu ketentuannya. Kabupaten/Kota dibenarkan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga asalkan berstatus Universitas Negeri, karena mereka Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom,” ucapnya.
Terkait kemungkinan peluang sogok-menyogok, Pemprovsu hanya bisa mengawasi dan melaporkan ke pemerintah pusat bila ada ditemukan permainan. “Kalau ditemukan, kita sebagai wakil pemerintah pusat akan melaporkan ke Menpan, sehingga diproses secara hukum,” katanya.
Namun dia mengatakan selagi tim pembuat soal, pemeriksa soal dan penentu ranking bekerja sesuai prosedur, kemungkinan terjadinya kongkalikong itu tipis. “Kalau tim ini bekerja sesuai prosedur kemungkinan peluang sogok-menyogok makin kecil,” tandasnya.
Kini, urai dia, Pemprovsu akan mengundang Kabupaten/Kota 7 Oktober untuk menentukan kapan dimulai pendaftaran, ujian dan pengumuman hasil sehingga penerimaan bisa digelar serentak. “Kita akan mengundang Kabupaten/Kota 7 Oktober untuk membicarakan hal ini. Kapan dimulai pendaftaran, ujian dan penentuan hasil,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari fraksi PDIP Syamsul Hilal mengatakan, Pemprovsu harus belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Harus berusaha merangkul Kabupaten/Kota untuk sejalan dengan Pemprovsu kerjasama dengan USU dalam penerimaan CPNS. “Sedangkan dikontrol Pemprovsu saja masih ada Kabupaten/Kota yang bermain, konon lagi dibiarkan,” katanya.
Dikatakan, apapun ceritanya Pemprovsu harus berusaha agar mengajak Kabupaten/Kota kerjasama dengan USU, sebab bila ada Kabupaten/Kota menjalin kerjasama dengan universitas luar, seperti UI dan UGM disinyalir mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu sehingga rawan praktik sogok-menyogok.
“Kenapa harus ada yang ke kerjasama ke UI, misalnya? Kan ini tanda tanya besar? Dan tidak tertutup kemunginan hal seperti ini merupakan upaya penyimpangan. Pemprovsu harus berusaha agar Kabupaten/Kota jangan lari ke universitas di luar Sumut, karena dikhawatirkan rawan permainan,” jelasnya.
Sekadar diketahui, penerimaan CPNS di lingkungan Pemprovsu tahun 2009 ini sebanyak 589 orang. Terdiri dari 331 tenaga honorer, 208 tenaga teknis dan 50 tenaga kesehatan, seperti dokter, Akademi Kebidanan (Akbid) dan Akademi Keperawatan (Akper).
Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, sebut Arsyad, sesuai kebutuhannya. Bila Kabupaten/Kota belum membutuhkan PNS mereka tidak dipaksakan untuk menerima CPNS.
Kamis, 01 Oktober 2009
Lowongan CPNS Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3), untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAKOSURTANAL dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
I. PERSYARATAN UMUM
Warga Negara Indonesia
Sehat Jasmani, Rohani dan bebas NARKOBA
Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. .
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang menjalani perjanjian /kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain.
II. PERSYARATAN KHUSUS
Berusia minimal 20 tahun, dan maksimal 28 tahun pada tanggal 1 Desember 2009.
Pelamar berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasionalatau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui Depdiknas.
Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan :
NO NAMA JABATAN KODE KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
FORMASI
1 Surveyor Pemetaan SP S1 Geodesi/Geomatika/ Surveying 11 Orang
S1 Geografi 6 Orang
S1 Kelautan 2 Orang
2 Pranata Komputer PK S1 Teknologi Informasi 6 Orang
3 Analis Kepegawaian AK S1 Administrasi Negara/Publik/ Manajemen SDM 1 Orang
4 Verifikator Keuangan VK D III Ekonomi Akuntansi 3 Orang
5 Arsiparis AR D III Kearsipan/ Administrasi Negara 3 Orang
III. BERKAS LAMARAN
Surat Lamaran yang di tandatangani, dilampiri dengan :
Fotokopi ijazah terakhir,surat tanda kelulusan TIDAK BERLAKU
Fotokopi ijazah transkrip nilai pendidikan
Fotokopi halaman judul dan abstrak tugas akhir/ skripsi
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan bebas NARKOBA dari Dokter serta keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, beasiswa, TOEFL,dsb).
Membuat surat pernyataan format A1, yang ditanda tangani diatas meterai Rp. 6000,-
Seluruh berkas lamaran dimasukan dalam amplop coklat tertutup, dengan mencantumkan kode jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar pada sampul depan kiri atas amplop ditujukan kepada : Kepala BAKOSURTANAL , c.q. Kepala Biro Keuangan, Kepegawaian dan Hukum (KKH), PO . BOX 46-CBI Cibinong 16911 dan dikirim melalui pos.
Lamaran yang diantar langsung tidak akan diproses.
IV. KETENTUAN
Periode lamaran mulai tanggal 3 – 31 Agustus 2009 (cap pos) dan diterima panitia paling lambat 4 September 2009, jam 15.00 WIB. (diluar periode tidak akan diproses).
Seluruh lamaran yang masuk pada periode lamaran akan diikut sertakan dalam seleksi administratif, dengan ketentuan setiap 1 (satu) formasi, sebanyak-banyaknya akan dipanggil 15 ( lima belas) orang pelamar untuk masuk pada tahap ujian tertulis.
Hasil seleksi administrasi, dan jadwal, tempat serta pelaksanaan ujian tertulis akan diumumkan pada tanggal 14 September 2009 melalui situs BAKOSURTANAL (www.bakosurtanal. go.id).
Keputusan Panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
Read More...
I. PERSYARATAN UMUM
Warga Negara Indonesia
Sehat Jasmani, Rohani dan bebas NARKOBA
Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. .
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang menjalani perjanjian /kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain.
II. PERSYARATAN KHUSUS
Berusia minimal 20 tahun, dan maksimal 28 tahun pada tanggal 1 Desember 2009.
Pelamar berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasionalatau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui Depdiknas.
Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan :
NO NAMA JABATAN KODE KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
FORMASI
1 Surveyor Pemetaan SP S1 Geodesi/Geomatika/ Surveying 11 Orang
S1 Geografi 6 Orang
S1 Kelautan 2 Orang
2 Pranata Komputer PK S1 Teknologi Informasi 6 Orang
3 Analis Kepegawaian AK S1 Administrasi Negara/Publik/ Manajemen SDM 1 Orang
4 Verifikator Keuangan VK D III Ekonomi Akuntansi 3 Orang
5 Arsiparis AR D III Kearsipan/ Administrasi Negara 3 Orang
III. BERKAS LAMARAN
Surat Lamaran yang di tandatangani, dilampiri dengan :
Fotokopi ijazah terakhir,surat tanda kelulusan TIDAK BERLAKU
Fotokopi ijazah transkrip nilai pendidikan
Fotokopi halaman judul dan abstrak tugas akhir/ skripsi
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan bebas NARKOBA dari Dokter serta keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, beasiswa, TOEFL,dsb).
Membuat surat pernyataan format A1, yang ditanda tangani diatas meterai Rp. 6000,-
Seluruh berkas lamaran dimasukan dalam amplop coklat tertutup, dengan mencantumkan kode jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar pada sampul depan kiri atas amplop ditujukan kepada : Kepala BAKOSURTANAL , c.q. Kepala Biro Keuangan, Kepegawaian dan Hukum (KKH), PO . BOX 46-CBI Cibinong 16911 dan dikirim melalui pos.
Lamaran yang diantar langsung tidak akan diproses.
IV. KETENTUAN
Periode lamaran mulai tanggal 3 – 31 Agustus 2009 (cap pos) dan diterima panitia paling lambat 4 September 2009, jam 15.00 WIB. (diluar periode tidak akan diproses).
Seluruh lamaran yang masuk pada periode lamaran akan diikut sertakan dalam seleksi administratif, dengan ketentuan setiap 1 (satu) formasi, sebanyak-banyaknya akan dipanggil 15 ( lima belas) orang pelamar untuk masuk pada tahap ujian tertulis.
Hasil seleksi administrasi, dan jadwal, tempat serta pelaksanaan ujian tertulis akan diumumkan pada tanggal 14 September 2009 melalui situs BAKOSURTANAL (www.bakosurtanal. go.id).
Keputusan Panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
Langganan:
Postingan (Atom)