Bentuk-bentuk Soal Ujian PNS

Sudahkan Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS 2009-2010?!

…..orang-orang yang dengan IQ tinggi akan tetapi tidak pernah tahu bentuk soal TPA dan lainnya, selalu mendapat nilai yang lebih rendah daripada orang-orang yang pernah melakukan latihan tes ini (DR. Yul Iskandar)

Materi-Materi dari Ujian cpns meliputi:

A. Prediksi Soal-Soal Tes CPNS
• Prediksi soal cpns Bahasa Indonesia
• Prediksi soal cpns Bahasa Inggris
• Prediksi soal cpns Falsafah dan Ideologi Pancasila
• Prediksi soal cpns Kebijakan Pemerintah
• Prediksi soal cpns Tata Negara
• Prediksi soal cpns Sejarah Indonesia
• Prediksi soal cpns Skolastik; meliputi
o Tes Logika Kuantitatif (Penalaran)
o Tes Hitungan Biasa (Aritmatika)
o Es Abstraksi Berhitung/ Logika Bilangan
o Tes Verbal
o Tes Lawan Kata (Antonim)
o Tes Persamaan Kata (Sinonim)
o Tes Padanan Hubungan Kata (Analogi)
o Tes Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)
o Tes Hitungan Biasa (Aritmatika)
o Tes Abstraksi Berhitung/ Logika Bilangan
o Tes Penarikan Kesimpulan (Silogisme)
o Dan lain lain…

B. Panduan Sukses Ujian CPNS
• Panduan Lamaran Kerja Cpns Dan Lowongan Kerja
o Panduan dan TIP dalam menulis surat lamaran kerja
o Menulis Resume dan Curriculum Vittae (CV)
o Saran-saran dalam menulis CV
o Lamaran via email
• Panduan Seleksi Ujian
o Persiapan Mental dalam menghadapi seleksi CPNS
o Panduan Persiapan menghadapi seleksi psikotes
o Tip-Tip dalam Melaksanakan Ujian Seleksi CPNS.
o cara Berpakain dalam Ujian Wawancara Psikotes (CPNS)
o cara Bersikap (kontak mata dan nada suara) dalam ujian wawancara.
o Tip-Tip dan Saran dalam persiapan menghadapi tes wawancara.
o Tip dan Trik dalan ujian wawancara psikotes.
o Pertanyaan gaji/salari dalam wawancara.
o Daftar Gaji dan Salary bagi PNS dan Tenaga Kerja.
o Dan lain lain….

C. Bahan Materi Utama Soal-Soal CPNS
• Departemen Agama
o Fatwa MUI yang berkaitan dengan Depag
o Kepneg (keputusan mentri) yang berkaitan dengan Depag
o Inpres (Intruksi Presiden) yang berkaitan dengan Depag
o Kepmeneg (Keputusan Mentri Negara) yang berkaitan dengan Depag
o Keppres (Keputusan Presiden) yang berkaitan dengan Depag
o SKB (Surat Keputusan Bersama) yang berkaitan dengan Depag.
o Kepbersama (Keputusan Bersama Departemen) yang berkaitan dengan Depag
o SKB dgn DKI yang berkaitan dengan Depag
o UUD yang berkaitan dengan Depag
o Dan lain lain…

• Departemen Pendidikan Nasional
o Bantuan Teknis Pendukung Desentralisasi Manajemen Pendidikan.
o SKB (Surat Keputusan Bersama) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Kepbersama (Keputusan Bersama Departemen) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Kepbpp (Keputusan Badan Pendidikan Nasional)
o Kepdirjendikti (Keputusan Direktoran Jenderal Pendidikam Tinggi Departemen Pendidikan Nasional)
o Kepgubdki (Keputusan Gubernur DKI) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Kepmendikbud (Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya) Arsip
o Kepmendiknas (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional)
o Kepmenkowaspan (Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Keppres (Keputusan Presiden) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Pk (Perjanjian Kerjasama) Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia
o Sdirjendikti (Surat Direktor Jendral Pendidikan Tinggi)
o Skkwarnas (Surat Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka)
o Skmendikbud (Surat Keputusan Mentri pendidikan dan Kebudayaan) Arsip
o Skmendiknas (Surat Keputusan Mentri pendidikan dan Pendidikan)
o Undang Undang yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o BKM yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o KBBM yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Landasan Implementasi BHMN yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Pedoman Pengajuan Jurnal yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Penawaran Unesco yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Penilaian Ijazah Luar_Negeri yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Pinmas yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Ppa yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Dan lain-lain…

• Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Peraturan dan ketentuan Perseroan terbatas
o Kepmenperindag yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Kepmenkeham yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Sdirjenadhukum yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Kumpulan keppres subjek kontrak berjangka
o KEPPRES yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o PP (Peraturan Pemerintah) yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o UU yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Dan lain lain….

• BAPEPAM DAN BURSA EFEK
o Surat Keputusan dan kebijakan bapepam
o Peraturan Babepam
o Kepdirbej keputusan dan kebijakan Bursa efek
o Peraturan Bursa Efek
o UU dan UU Revisi tentang BAPEPAM dan BURSA EFEK

• BKPM (BADAN KOODINASI PENANAMAN MODAL)
o Kepkabkpm yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o Kepmeneginvest yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o Kepmenkeu yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o PP yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o KEPPRES yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o UU yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o Perlindungan Bisnis dan Persaingan Usaha yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o UU Pelindungan Konsumen yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o Rahasia Dagang yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal

• DEPARTEMEN KESEHATAN
o Kepmenag yang berkaitan Departemen Kesehatan
o Kepmenkes yang berkaitan Departemen Kesehatan
o Permenkes yang berkaitan Departemen Kesehatan
o Pedoman Iklan Kesehatan Masyarakat yang berkaitan Departemen Kesehatan
o Pedoman Obat-Obatan yang berkaitan Departemen Kesehatan
o PP yang berkaitan Departemen Kesehatan
o UU yang berkaitan Departemen Kesehatan
o KEPPRES yang berkaitan Departemen Kesehatan

• DEPARTEMEN KEUANGAN
o Bea dan Cukai;
 Himpunan peraturan fasilitas kepabeanan
 Insdirjen Bea dan Cukai
 Keputusan dirjen bea dan cukai
 Kepmenkeu yang berkaitan Bea dan Cukai
 UU darurat yang berkaitan Bea dan Cukai
 UU yang berkaitan Bea dan Cukai
 PP yang berkaitan Bea dan Cukai
o BPKP (KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN)
 Inskabpkp Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
 Sebersama yang berkaitan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
 Sekabpkp yang berkaitan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

o Export dan Import
 insdirjenBC yang berkaitan dengan export dan import
 kepbersama yang berkaitan dengan export dan import
 kepdepetan yang berkaitan dengan export dan import
 kepdirjendaglu yang berkaitan dengan export dan import
 kepmenkeu yang berkaitan dengan export dan import
 kepmenperindag yang berkaitan dengan export dan import
 Keppres yang berkaitan dengan export dan import
 PP yang berkaitan dengan export dan import
 Sedirdaglu yang berkaitan dengan export dan import
 Skdirbi yang berkaitan dengan export dan import
 UU yang berkaitan dengan export dan import
o Pajak
 Keputusan dan Kebijakan dirjenpajak departemen keuangan
 Kepgubdki yang berkaitan dengan Pajak
 Kepmendagri yang berkaitan dengan Pajak
 Kepmenkeu yang berkaitan dengan Pajak
 Kepmenperindag yang berkaitan dengan Pajak
 KEPPRES yang berkaitan dengan Perpajakan Nasional
 PP yang berkaitan dengan Perpajakan Nasional
 UU yang berkaitan dengan Perpajakan Nasional

• PERBANKAN NASIONAL
o Peraturan dan kebijakan Bank Indonesia
o Data Data Bank Indonesia
o Daftar Bank seluruh Indonesia
o Sandi Bank Seluruh Indonesia
o PBI (Peraturan Bank Indonesia)
o INPRES yang berkaitan Bank Indonesia
o KEPPRES yang berkaitan Bank Indonesia
o UU yang berkaitan Bank Indonesia

• DEPARTEMEN LUAR NEGERI (DEPLU)
o Perdagangan Internasional
o Kerjasama International
o Kewarganegaraan dan imigrasi
o Konvensi Internasional
o Un Model Law On Electronic Commerce
o INPRES yang berkaitan dengan DEPLU
o KEPPRES yang berkaitan dengan DEPLU
o PP yang berkaitan dengan DEPLU
o UU yang berkaitan dengan DEPLU

• PEMERINTAH PROPINSI, KOTA, dan KABUPATEN
o Administrasi Tata Negara yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o APBN yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o UU OTONOMI DAERAH yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o KPBKN yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o KEPMENDAGRI yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o SKMENDAGRI yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o INPRES yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o KEPPRES yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o UU yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o PP yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.

D. Kumpulan Soal Tes Seleksi CPNS
Kumpulan Soal-Soal CPNS Tahun Sejak Tahun 2003 -2008 dan Ujian Pemerintahan Daerah, Meliputi soal-soal materi:
• Tes Persamaan Kata (Sinonim)
• Tes Lawan Kata (Antonim)
• Tes Padanan Hubungan Kata (Analogi)
• Tes Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)
• Tes Logika Kuantitatif (Penalaran)
• Tes Penarikan Kesimpulan (Silogisme)
• Test Gre
• Test Koran
• Test Toefl
• Test Wartegg
• Test Gmat
• Test Ielts
• Psycho Test
• Bahasa Indonesia
• Pancasila
• Tata Negara
• Sejarah Indonesia
• Kebijaksanaan Pemerintah
• Bahasa Inggris
• Pemerintahan Propinsi, Kota, Kabupaten

E. Tes Potensial Akademik dan Tes Bakat Skolastik (Psikotes)
• Soal CPNS Verbal
• Soal CPNS Hitungan Biasa (Aritmatika)
• Soal CPNS Logika Kuantitatif (Penalaran)
• Soal CPNS Hitungan Biasa (Aritmatika)
• Soal CPNS Abstraksi Berhitung/ Logika Bilangan
• Soal CPNS Lawan Kata (Antonim)
• Soal CPNS Persamaan Kata (Sinonim)
• Soal CPNS Padanan Hubungan Kata (Analogi)
• Soal CPNS Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)
• Soal CPNS Abstraksi Berhitung/ Logika Bilangan
• Soal CPNS Penarikan Kesimpulan (Silogisme)
• Soal CPNS Persamaan Kata (Sinonim)
• Soal CPNS Lawan Kata (Antonim)
• Soal CPNS Padanan Hubungan Kata (Analogi)
• Soal CPNS Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)
• Soal CPNS Logika Kuantitatif (Penalaran)
• Soal CPNS Penarikan Kesimpulan (Silogisme)
• Soal CPNS Reading
• Soal CPNS Gre
• Soal CPNS Koran
• Soal CPNS Toefl
• Soal CPNS Wartegg
• Soal CPNS Gmat
• Soal CPNS Ielts
• Soal CPNS Psycho Tes
• Dan lain lain…

F. Bahasa Inggris
• Kumpulan soal tes cpns tema bahasa inggris
• Soal tes cpns tema bahasa inggris dan Jawabannya
• Tes Toefl CPNS
• Struktur Grammar for Tes bahasa Inggris.

G. General English dan Toefl
• A Practical English Grammar,
• General English Theory dan Practice,
• Toefl Practice.
Ketiga ebook tersebut sangat praktis dan berkualitas yang bisa anda gunakan dalam meningkatkan kemampuan bahasa Anda.

H. Kebijakan Pemerintah, Tata Negara, dan Ideologi
• Soal Soal Tes CPNS tema Falsafah
• Soal Soal Tes CPNS tema Ideologi
• Soal Soal Tes CPNS tema Kebijakan Pemerintah
• Soal Soal Tes CPNS tema Pancasila
• Soal Soal Tes CPNS tema Tata Negara
• Dan lain..lain

I. Sejarah Nasional Indonesia
• Soal Soal Tes CPNS tema Sejarah Nasional Indonesia
• Soal Soal Tes CPNS tema Sejaran Indonesia
• Dan lainnya

Read More...

Daerah Yang Kaya Bisa Dapat Formasi CPNS Yang Lebih Banyak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) EE Mangindaan, menjelaskan, meski pemerintah daerah diberikan peluang untuk terus mengusulkan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun pemerintah pusat akan memperketat penyusunan formasinya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kemampuan daerah dalam membayar gaji PNS.

“Pengukuran kemampuan daerah membayar gaji dilihat dari APBD-nya. Berapa sih PAD yang dihasilkan? Kalau PAD-nya banyak, berarti daerahnya tidak kesulitan membayar,” ungkap EE Mangindaan menjawab pertanyaan JPNN di Jakarta, kemarin (19/2).
Bagi daerah yang usulannya banyak tapi APBD-nya sedikit, kata Mangindaan lagi, pusat akan memperkecil kuotanya. Sedangkan daerah yang APBD-nya besar, pemerintah pun akan memberikan kuota lebih besar, dengan catatan pemda setempat memang membutuhkan tenaga PNS tersebut.

Mangindaan pun menyoroti perilaku Pemda yang menjadikan PNS sebagai ‘ladang’ untuk mendapatkan dana lebih. Asumsinya, jika PNS banyak, maka DAU yang akan digelontorkan pusat juga banyak. “Itu salah. PAD-lah yang harusnya menjadi sektor penerimaan utama daerah,” ucapnya pula.

Meski jumlah PNS di Indonesia sangat gemuk, namun menurut Mangindaan, pusat masih tetap akan membuka penerimaan CPNS. Alasannya, setiap tahunnya ada banyak PNS yang pensiun, berhenti atau diberhentikan, meninggal, dan lain sebagainya.
Selain itu, kata menteri dari Partai Demokrat itu, untuk meningkatkan PAD, daerah juga membutuhkan aparatur yang profesional. “Posisi itulah yang diisi. Jadi normatifnya, penambahannya tidak seberapa. Karena antara yang diterima dan posisi kosong hampir seimbang,” ujarnya.
Sebelumnya, Hamid Paddu, pakar otonomi daerah (Otda) dari Universitas Hasanuddin, mengimbau kepada Kementerian PAN & RB untuk tidak mengalokasikan kuota CPNS setiap tahunnya. Alasannya, dengan penambahan CPNS, maka anggaran pembangunan jadi tergerus untuk belanja pegawai.

Hamid menyatakan, porsi anggaran di daerah tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Malah, katanya, ada kecenderungan daerah-daerah mengajukan jumlah CPNS besar, agar bisa meningkatkan DAU-nya.

Harus Ada Juklak Dulu
Terkait rencana penetapan alokasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengacu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail menyebutkan, sejauh ini pihaknya belum pernah mendapatkan ketentuan seperti itu. Karenanya, kalaupun ingin dilaksanakan, harus ada petunjuk pelaksanaan (juklak)nya terlebih dahulu.

Menurut dia, saat dikonfirmasi Jumat (19/2) malam, bila memang kebijakannya jelas, tentu tidak ada persoalan. Tapi, sejauh ini kebijakan seperti itu belum pernah disosialisasikan.
‘’Selama ini kan kita mengajukan, Jakarta yang memutuskan berapa jumlah yang layak untuk diterima tahun tersebut dan itu tidak ada kaitannya dengan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Mereka yang memutuskan jumlahnya berdasarkan keperluan, dalam hal ini pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, atau keperluan penerimaan untuk tenaga teknis,’’ jelas Zaini.

Begitupun dengan PAD, kalau memang pemerintah ingin menerapkan kebijakan tersebut, silahkan saja. Namun tentunya harus juga duduk asumsi penghitungannya.
“PAD itu kan juga banyak rumus penghitungannya, juga ada beberapa patokan sumber penerimaannya. Nah, sekarang pemerintah mau menerapkan yang mana, yang seperti apa? Kalau PAD kita di Riau sekarang jumlah Rp1,4 triliun. Yang murni mengacu dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas Rp1 triliun, apakah PAD yang dimaksud hanya DBH saja, atau termasuk sumber pendapatan lainnya yang diterima dari kebijakan di daerah. Harus jelas juga semuanya,’’ imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Zaini juga menyebutkan, sebetulnya, kalau dihitung perlu atau tidak perlu menerima PNS saat ini, mengacu pada jumlah, sebenarnya tak perlu ada penambahan. Tapi, pada saat yang bersamaan juga ada PNS yang pensiun. Di daerah-daerah juga banyak perlu tenaga teknis.
Karena itulah, setiap tahun itu, ada saja penerimaan CPNS di daerah. Tapi, sejauh yang sudah terlaksana, daerah hanya mengusulkan keperluan. Soal kelayakan jumlah yang akan diterima, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat

Read More...