Pendaftar CPNS Kemenkeu Daerah Jakarta Capai 19.284

Hingga hari terakhir penyerahan berkas dan pengambilan Tanda Peserta Ujian (TPU) CPNS Kementerian Keuangan, sebanyak 19.284 dari 22.356 pendaftar yang lulus seleksi administrasi untuk daerah peneriman Jakarta telah melakukan penyerahan berkas dan pengambilan TPU. Hal ini diungkapkan Kabid Evaluasi BPPK Marihot Tarigan melalui surat elektronik, Selasa (6/7).
Bagi peserta yang belum mengambil TPU atau menyerahkan berkas, Panitia Daerah Jakarta akan melayani pada tanggal 6-7 Juli, di sekretariat BPPK. "Selanjutnya pada hari Selasa dan Rabu tanggal 6 dan 7 Juli 2010 dengan mengacu kepada Pengumuman Panitia Pusat Nomor: PENG-06/PANPEN/VII/2010 akan dilayani pengambilan TPU bagi 416 peserta bertempat di Kantor BPPK Jl, Purnawarman No.99 Keb. Baru Jakarta Selatan," jelas Marihot.

Selama 6 hari pelaksanaan penyerahan berkas dan pengambilan TPU secara umum berjalan lancar. "Hal ini dikarenakan peserta yang mengambil TPU adalah peserta yang sudah terseleksi secara administrasi, jadi panitia daerah hanya melakukan verifikasi atas dokumen yang disertakan sehingga pelayanan kepada masing-masing peserta tidak memerlukan waktu yang lama," ujar Marihot. Hal lain yang memudahkan dalam pelaksanaan Pengambilan TPU ini adalah masing-masing peserta sudah dikelompokkan baik dalam waktu maupun lokasi pengambilan TPU-nya. "Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengambilan TPU ini antara lain masih ada beberapa peserta yang datang mengambil TPU tidak sesuai waktu yang dijadwalkan, namun prinsipnya masih dapat terlayani dengan baik," ungkapnya.

Setelah proses pengambilan TPU ini selesai maka pada tanggal 6 Juli peserta dapat melihat website Depkeu untuk melihat lokasi ujian masing-masing. Untuk daerah Jakarta, lokasi pelaksanaan Ujian Test Potensi Akademik adalah :

1.

Gelora Bung Karno : No. TPU 00001 s.d 12820
2.

Kampus Universitas Budi Luhur: No. TPU 12821 s.d 14520
3.

Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta : No. TPU 14521 s.d 16220
4.

Kampus Universitas Nasional: No. TPU 16221 s.d 17920
5.

Kampus Universitas Ahmad Dahlan : No. TPU 17921 s.d 19080
6.

Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara : No. TPU 19081 s.d 22140
7.

Kantor Pusat BPPK: No. TPU 22141 s.d 22772.

Read More...

33 Daerah Tidak Mengusulkan Penambahan CPNS

Sebanyak 33 kabupaten/kota tidak mengusulkan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010. Sesuai data yang diekspos Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), hingga 14 Juni jumlah usulan CPNS daerah mencapai 855.030.

Jumlah ini seperempat dari data kebutuhan PNS seluruh daerah yang terdata di BKN yaitu 2.935.629 orang.

Menurut Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho, bagi daerah yang tidak mengajukan usulan CPNS dianggap tidak membutuhkan pegawai. Kalaupun butuh, pemerintah pusat akan menggunakan data usulan tahun lalu. ‘’Karena tidak mengusulkan, kita pakai usulan tahun lalu,’’ ujar Ramli pada JPNN, Selasa (6/7).

Adapun daerah yang tidak mengusulkan di masing-masing provinsi adalah NAD sebanyak tujuh kab/kota yakni Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan Pidie Jaya. Be-rikutnya dari Sumut empat daerah yakni Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Untuk DKI Jakarta tidak mengusulkan sama sekali.

Satu daerah di Jabar tidak mengusulkan yaitu Purwakarta, Jateng dua daerah (Purworejo dan Tegal), Jatim tiga daerah (Bojonegoro, Mojokerto dan Probolinggo), Kalteng satu daerah (Pulang Pisau), Kaltim dua daerah (Kutai Barat dan Balikpapan), Sulut tiga daerah (Minahasa, Sangihe dan Bitung), NTB (Lombok Utara), NTT (Alor, Manggara Barat), Papua (Jayapura, Sarmi, Keerom, Yalimo dan Do-giyai), dan Papua Barat (Raja Ampat).

Sedangkan daerah yang sudah mengusulkan semuanya adalah Riau, Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepri, Banten, DIY, Kalbar, Kalsel, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Bali, dan Maluku Utara.

Masih terkait dengan PNS, pemerintah akan melakukan revisi terhadap beberapa peraturan pemerintah (PP) turunan dari UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasalnya, hingga saat ini banyak masalah di PNS akibat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

‘’Untuk menertibkan PNS, pemerintah akan melakukan pengaturan dan penyempurnaan berbagai PP sebagai pelaksanaan UU 43,’’ ujar Ramli Naibaho. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan bertolak belakang. ‘’Ini sudah masuk ke dalam program kerja Kemenpan & RB, grand design, dan road map reformasi birokrasi,’’ cetusnya.

Read More...

Lowongan Perum Pegadaian 2010

Perum Pegadaian mengundang putra-putri terbaik Indonesia yang berkualitas, memiliki komitmen, integritas dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk bergabung sebagai Pegawai Tetap dalam posisi Penaksir yang akan ditempatkan di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua. Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : (lowongan exp sampai 16 Juli 2010)

. KETENTUAN UMUM PELAMAR :


1. Pelamar adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI), diutamakan putra daerah setempat;
2.Usia pelamar adalah kelahiran 1985 max untuk D3, dan kelahiran 1983 max untuk S1, khusus untuk pelamar yang berstatus pegawai PKWT Perum Pegadaian maksimal kelahiran Tahun 1980;
3.Pendidikan pelamar minimum D3 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk PTN dan 3,00 untuk PTS pada skala 4, sedangkan pelamar dengan pendidikan S1 dengan IPK minimal 2,50 untuk PTN dan 2,75 untuk PTS pada skala 4;
4.Pelamar S1, S2 dan seterusnya pangkat dan jabatan atau grade disetarakan dengan kebutuhan D3 di Perum Pegadaian namun ijazah yang dimiliki dapat dijadikan pertimbangan prioritas untuk jenjang status dan karir lebih lanjut;
5.Lebih disukai berjenis kelamin laki-laki;
6.Tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan proporsional;
7.Berpenampilan menarik, enerjik dan ramah;
8.Program Studi yang diterima : seluruh program studi, namun diutamakan lulusan Program Studi Ekonomi (Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi), Ekonomi Syariah, Perbankan, Psikologi, Komputer, Hukum, Administrasi Niaga, Komunikasi, Manajemen Bisnis, Statistik, Sosial Ekonomi Pertanian (SOSEK);
9.Jurusan telah terakreditasi, namun lebih disukai yang berakreditasi jurusan minimal B (sesuai akreditasi BAN-PT);
10.Lebih disukai yang memiliki referensi pengalaman kerja bidang Customer Service/Layanan Pelanggan, Kasir, Pramugari/Pramugara, Analis Kredit, Surveyor dan Collector Lembaga Pembiayaan, Administrasi Perkantoran;
11.Lebih disukai memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi MS Office;
12.Belum menikah dan sanggup untuk tidak menikah selama 1 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Tetap Perum Pegadaian;
13.Sehat Jasmani, Rohani, Bebas dari Penggunaan Narkoba dan Obat Psikotropika,serta tidak Buta Warna.

Read More...

Guru PNS Dapat Rp 250.000 Per Bulan

Guru-guru berstatus pegawai negeri sipil yang belum mendapat tunjangan profesi akan mendapat tunjangan sebesar Rp 250.000 per bulan. Pemberian tunjangan tersebut diperhitungkan sejak Januari 2009 dan pembayarannya akan dirapel.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para guru yang hadir dalam peringatan Hari Guru Nasional 2009 dan Hari Ulang Tahun Ke-64 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa (1/12). Pernyataan Presiden itu langsung mendapat sambutan meriah dari perwakilan guru yang datang dari seluruh Indonesia yang hadir dalam acara peringatan tersebut.

”Pagi tadi saya sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil. Besarnya Rp 250.000 per bulan, terhitung mulai Januari 2009. Dengan demikian, penghasilan guru terendah sekurang-kurangnya Rp 2 juta per bulan,” kata Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah merencanakan 2,75 juta guru pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta yang lolos sertifikasi akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan.

Menurut Presiden, tunjangan profesi saat ini baru dibayarkan kepada sekitar 350.000 guru. Adapun 2,1 juta guru lainnya yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional serta 400.000 guru di bawah Departemen Agama belum mendapat tunjangan profesi.

Adapun bagi guru non-PNS, yang jumlahnya sekitar 478.000 guru, pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebesar Rp 200.000 per bulan. Sekitar 30.000 guru yang bertugas di daerah terpencil juga mendapatkan tambahan kesejahteraan.

Profesionalisme guru

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, lanjut Presiden, merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan profesionalisme guru. ”Tujuannya, untuk meningkatkan empat dimensi pendidikan, yakni keimanan, keilmuan, keterampilan, dan kepribadian,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualifikasi para guru setara S-1 dan diploma IV dengan cara memberikan beasiswa.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo menyambut baik keputusan pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Ke depannya Indonesia harus memiliki guru yang profesional, bermartabat, sejahtera, dan terlindungi.

”Tetapi, tetap jadi pekerjaan rumah bagi kami supaya ada ketentuan soal upah minimum regional (UMR) plus bagi guru. Jangan ada lagi guru yang dibayar Rp 100.000 per bulan. Kami berjuang supaya tahun depan UMR plus guru terwujud. Akhir Desember ini PGRI diajak pemerintah untuk membahas UMR guru,” ujar Sulistiyo.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi tantangan yang dihadapi guru saat ini. Para guru diminta untuk mengembangkan metodologi pembelajaran yang mengembangkan rasa ingin tahu terhadap pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan kepribadian.

Diskriminatif

Secara terpisah, Dede Permana, Koordinator Forum Guru Swasta Jawa Barat, menyatakan bahwa pemberian tunjangan untuk guru PNS menunjukkan, peran dan kontribusi guru swasta sampai saat ini masih tetap dipandang sebelah mata. Bahkan pemerintah terkesan diskriminatif terhadap guru swasta meskipun tugas dan beban mengajar guru swasta sama dengan guru PNS.

”Kebijakan diskriminatif yang masih dilakukan pemerintah melukai perasaan para guru non-PNS. Padahal dalam UU Guru dan Dosen, guru non-PNS dipandang sama hak dan kewajibannya,” kata Dede.

Dede juga mempertanyakan subsidi tunjangan fungsional sebesar Rp 200.000 per bulan yang dijanjikan untuk guru non-PNS yang hingga kini belum cair. ”Katanya per tiga bulan dibayar. Tapi, guru non-PNS belum pernah menerima di semua daerah,” kata Dede.

Menurut Dede, tidak semua sekolah swasta kondisi keuangannya baik. Banyak sekolah swasta, terutama di daerah, yang visi utamanya mencerdaskan masyarakat miskin. Guru juga diberi honor yang sangat minim. ”Perhatian pemerintah kepada kelompok ini masih minim,” ujarnya

Read More...

Tidak Ada Formasi CPNS 2010 Untuk SLTA DI Bangka

Para lulusan SLTA dan DII di Kabupaten Bangka nampaknya harus bersabar karna pada Penerimaan CPNS 2010, formasi SLTA dan DII untuk formasi guru tidak ada. Hal ini diketahui setelah Komisi A DPRD Kabupaten Bangka, belum lama ini, mendatangi pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI guna memperjuangkan supaya formasi SLTA sederajat dan program diploma dua (DII) guru penjaskes masuk dalam formasi CPNS Kabupaten Bangka tahun 2010.

Namun sayang, perjuangan itu tidak berhasil lantaran pihak Menpan tidak membuka formasi CPNS untuk lulusan SLTA sederajat dan DII untuk formasi guru.

Kita baru konsultasi ke Menpan kemarin, masalah formasi CPNS untuk 2010. Salah satu yang kita bawa ke sana adalah laporan masyarakat mengapa lulusan SMA sederajat itu kok tidak ada formasinya. Untuk SMA sepertinya Menpan tidak akan membuat formasi itu.

Bagi mereka, prioritas kedepan itu adalah PNS yang mempunyai kapasitas minimal untuk tenaga diluar guru minimal diploma dua,? kata Ketua Komisi A DPRD Bangka Kurtis kepada Bangka Pos Group, Jumat (15/1).

Kurtis menambahkan, pihaknya sempat menanyakan mengapa demikian.

Mereka mengatakan PNS harus profesional kedepan, imbuhnya. Niat memperjuangkan formasi lulusan SLTA sederajat, lanjut Kurtis, dikarenakan banyak pengangguran di Kabupaten Bangka yang hanya lulusan SLTA sederajat. Sedangkan niat memperjuangkan program DII guru penjaskes, dilatarbelakangi oleh adanya 35 lulusan DII jurusan itu dari Universitas Terbuka (UT).

Sebenarnya Pemkab Bangka sudah mengusulkan DII guru penjaskes masuk formasi CPNS 2009 sebanyak 28 orang, namun dibatalkan Menpan.

?Alasan Menpan untuk guru sesuai undang-undang pendidikan minimal S1. Itupun harus disesuaikan kondisi daerah dan ada keterangan dari Menteri Daerah Tertinggal,? papar Kurtis.

Pada kesempatan itu Kurtis mengaku, dirinya sempat menanyakan kepada pihak Menpan mengapa ada daerah lain yang boleh menerima lulusan DII guru penjaskes, sehingga dinilai keputusan Menpan tidak adil.

Kalau ukurannya daerah tertinggal, kita juga dalam hal pemenuhan tenaga guru juga tertinggal. Tetapi jawaban dari sana, mereka bersikukuh dengan undang-undang pendidikan bahwa guru mesti S1, ungkap Kurtis.

Read More...

Seleksi CPNS Tahun 2010 Dipercepat

Pemerintah menargetkan akan mempercepat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Hal itu sebagai bentuk reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah pusat pada prinsipnya ingin seleksi CPNS bisa secepatnya dilaksanakan dibandingkan tahun lalu, kata Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho, yang dihubungi JPNN, Selasa (16/2).
Hanya saja, lanjut Ramli, proses seleksi tersebut sangat tergantung pada kesiapan pemerintah daerah (Pemda). Kalau Pemda sudah siap melaksanakan seleksi CPNS, terutama tentang usulannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, pusat siap saja. Dijelaskan Naibaho, yang menjadi masalah dalam proses seleksi CPNS selalu tertunda disebabkan karena Pemda terlambat mengajukan usulan.

Pemda yang terlambat mengajukan, pusat yang dikejar-kejar. Ini sudah berlangsung lama. Makanya mulai tahun ini prosedurnya diubah, ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga tengah menunggu hasil Panitia Kerja (Panja) Tenaga Honorer karena nantinya akan dimasukkan dalam formasi CPNS. Dia berharap hasil rekomendasi Panja ini
bisa secepatnya agar target pemerintah tidak bergeser. Ya, kita maunya cepat. Tapi mudah-mudahan hasil Panja bisa secepatnya untuk mengetahui berapa jumlah pasti honorer non APBN/APBD yang akan masuk. Yang sudah jelaskan baru sisa honorer 104 ribu itu, terangnya.
Sebelumnya sempat diberitakan bahwa Pemerintah memastikan akan kembali membuka lowongan penerimaan CPNS baru pada tahun 2010 ini. Untuk perhitungan koutanya, akan diformulasikan sesuai dengan kebutuhan formasi dan akan diajukan ke DPR RI pada bulan Juni mendatang. Usulan kuota CPNS akan kita susun Juni nanti, ungkap Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ramli Naibaho.
Setelah rencana bulan Juni 2010, tampaknya rencana itu dapat dipercepat. Dalam penyusunan kuota CPNS, lanjut Ramli, pemerintah tetap berpegang pada prinsip kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara.
Apalagi, banyak daerah pemekaran yang masih membutuhkan tenaga PNS. Di daerah terpencil dan pemekaran masih banyak kekurangan tenaga PNS, ini akan jadi bahan pertimbangan kita dalam penyusunan formasi CPNS nanti,tuturnya.

Ditanya, apakah dengan penambahan CPNS yang tiap tahun mencapai ratusan ribu orang tersebut tidak mubazir dan menghabiskan uang negara, Ramli menyatakan, penyusunannya disesuaikan dengan tenaga PNS yang pensiun. Tiap tahun kan banyak PNS yang pensiun, berhenti, atau diberhentikan karena alasan tertentu. Nah, posisi kosong itu yang kita isi. Kalaupun ada penambahan diprioritaskan untuk daerah perbatasan, terpencil, dan pemekaran, pungkasnya.

Read More...

Bentuk-bentuk Soal Ujian PNS

Sudahkan Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS 2009-2010?!

…..orang-orang yang dengan IQ tinggi akan tetapi tidak pernah tahu bentuk soal TPA dan lainnya, selalu mendapat nilai yang lebih rendah daripada orang-orang yang pernah melakukan latihan tes ini (DR. Yul Iskandar)

Materi-Materi dari Ujian cpns meliputi:

A. Prediksi Soal-Soal Tes CPNS
• Prediksi soal cpns Bahasa Indonesia
• Prediksi soal cpns Bahasa Inggris
• Prediksi soal cpns Falsafah dan Ideologi Pancasila
• Prediksi soal cpns Kebijakan Pemerintah
• Prediksi soal cpns Tata Negara
• Prediksi soal cpns Sejarah Indonesia
• Prediksi soal cpns Skolastik; meliputi
o Tes Logika Kuantitatif (Penalaran)
o Tes Hitungan Biasa (Aritmatika)
o Es Abstraksi Berhitung/ Logika Bilangan
o Tes Verbal
o Tes Lawan Kata (Antonim)
o Tes Persamaan Kata (Sinonim)
o Tes Padanan Hubungan Kata (Analogi)
o Tes Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)
o Tes Hitungan Biasa (Aritmatika)
o Tes Abstraksi Berhitung/ Logika Bilangan
o Tes Penarikan Kesimpulan (Silogisme)
o Dan lain lain…

B. Panduan Sukses Ujian CPNS
• Panduan Lamaran Kerja Cpns Dan Lowongan Kerja
o Panduan dan TIP dalam menulis surat lamaran kerja
o Menulis Resume dan Curriculum Vittae (CV)
o Saran-saran dalam menulis CV
o Lamaran via email
• Panduan Seleksi Ujian
o Persiapan Mental dalam menghadapi seleksi CPNS
o Panduan Persiapan menghadapi seleksi psikotes
o Tip-Tip dalam Melaksanakan Ujian Seleksi CPNS.
o cara Berpakain dalam Ujian Wawancara Psikotes (CPNS)
o cara Bersikap (kontak mata dan nada suara) dalam ujian wawancara.
o Tip-Tip dan Saran dalam persiapan menghadapi tes wawancara.
o Tip dan Trik dalan ujian wawancara psikotes.
o Pertanyaan gaji/salari dalam wawancara.
o Daftar Gaji dan Salary bagi PNS dan Tenaga Kerja.
o Dan lain lain….

C. Bahan Materi Utama Soal-Soal CPNS
• Departemen Agama
o Fatwa MUI yang berkaitan dengan Depag
o Kepneg (keputusan mentri) yang berkaitan dengan Depag
o Inpres (Intruksi Presiden) yang berkaitan dengan Depag
o Kepmeneg (Keputusan Mentri Negara) yang berkaitan dengan Depag
o Keppres (Keputusan Presiden) yang berkaitan dengan Depag
o SKB (Surat Keputusan Bersama) yang berkaitan dengan Depag.
o Kepbersama (Keputusan Bersama Departemen) yang berkaitan dengan Depag
o SKB dgn DKI yang berkaitan dengan Depag
o UUD yang berkaitan dengan Depag
o Dan lain lain…

• Departemen Pendidikan Nasional
o Bantuan Teknis Pendukung Desentralisasi Manajemen Pendidikan.
o SKB (Surat Keputusan Bersama) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Kepbersama (Keputusan Bersama Departemen) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Kepbpp (Keputusan Badan Pendidikan Nasional)
o Kepdirjendikti (Keputusan Direktoran Jenderal Pendidikam Tinggi Departemen Pendidikan Nasional)
o Kepgubdki (Keputusan Gubernur DKI) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Kepmendikbud (Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya) Arsip
o Kepmendiknas (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional)
o Kepmenkowaspan (Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Keppres (Keputusan Presiden) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Pk (Perjanjian Kerjasama) Perjanjian Kerjasama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia
o Sdirjendikti (Surat Direktor Jendral Pendidikan Tinggi)
o Skkwarnas (Surat Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka)
o Skmendikbud (Surat Keputusan Mentri pendidikan dan Kebudayaan) Arsip
o Skmendiknas (Surat Keputusan Mentri pendidikan dan Pendidikan)
o Undang Undang yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o BKM yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o KBBM yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Landasan Implementasi BHMN yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Pedoman Pengajuan Jurnal yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Penawaran Unesco yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Penilaian Ijazah Luar_Negeri yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Pinmas yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Ppa yang berkaitan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
o Dan lain-lain…

• Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Peraturan dan ketentuan Perseroan terbatas
o Kepmenperindag yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Kepmenkeham yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Sdirjenadhukum yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Kumpulan keppres subjek kontrak berjangka
o KEPPRES yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o PP (Peraturan Pemerintah) yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o UU yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
o Dan lain lain….

• BAPEPAM DAN BURSA EFEK
o Surat Keputusan dan kebijakan bapepam
o Peraturan Babepam
o Kepdirbej keputusan dan kebijakan Bursa efek
o Peraturan Bursa Efek
o UU dan UU Revisi tentang BAPEPAM dan BURSA EFEK

• BKPM (BADAN KOODINASI PENANAMAN MODAL)
o Kepkabkpm yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o Kepmeneginvest yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o Kepmenkeu yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o PP yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o KEPPRES yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o UU yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o Perlindungan Bisnis dan Persaingan Usaha yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o UU Pelindungan Konsumen yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal
o Rahasia Dagang yang berkaitan dengan Badan Koodinasi Penanaman Modal

• DEPARTEMEN KESEHATAN
o Kepmenag yang berkaitan Departemen Kesehatan
o Kepmenkes yang berkaitan Departemen Kesehatan
o Permenkes yang berkaitan Departemen Kesehatan
o Pedoman Iklan Kesehatan Masyarakat yang berkaitan Departemen Kesehatan
o Pedoman Obat-Obatan yang berkaitan Departemen Kesehatan
o PP yang berkaitan Departemen Kesehatan
o UU yang berkaitan Departemen Kesehatan
o KEPPRES yang berkaitan Departemen Kesehatan

• DEPARTEMEN KEUANGAN
o Bea dan Cukai;
 Himpunan peraturan fasilitas kepabeanan
 Insdirjen Bea dan Cukai
 Keputusan dirjen bea dan cukai
 Kepmenkeu yang berkaitan Bea dan Cukai
 UU darurat yang berkaitan Bea dan Cukai
 UU yang berkaitan Bea dan Cukai
 PP yang berkaitan Bea dan Cukai
o BPKP (KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN)
 Inskabpkp Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
 Sebersama yang berkaitan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
 Sekabpkp yang berkaitan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.

o Export dan Import
 insdirjenBC yang berkaitan dengan export dan import
 kepbersama yang berkaitan dengan export dan import
 kepdepetan yang berkaitan dengan export dan import
 kepdirjendaglu yang berkaitan dengan export dan import
 kepmenkeu yang berkaitan dengan export dan import
 kepmenperindag yang berkaitan dengan export dan import
 Keppres yang berkaitan dengan export dan import
 PP yang berkaitan dengan export dan import
 Sedirdaglu yang berkaitan dengan export dan import
 Skdirbi yang berkaitan dengan export dan import
 UU yang berkaitan dengan export dan import
o Pajak
 Keputusan dan Kebijakan dirjenpajak departemen keuangan
 Kepgubdki yang berkaitan dengan Pajak
 Kepmendagri yang berkaitan dengan Pajak
 Kepmenkeu yang berkaitan dengan Pajak
 Kepmenperindag yang berkaitan dengan Pajak
 KEPPRES yang berkaitan dengan Perpajakan Nasional
 PP yang berkaitan dengan Perpajakan Nasional
 UU yang berkaitan dengan Perpajakan Nasional

• PERBANKAN NASIONAL
o Peraturan dan kebijakan Bank Indonesia
o Data Data Bank Indonesia
o Daftar Bank seluruh Indonesia
o Sandi Bank Seluruh Indonesia
o PBI (Peraturan Bank Indonesia)
o INPRES yang berkaitan Bank Indonesia
o KEPPRES yang berkaitan Bank Indonesia
o UU yang berkaitan Bank Indonesia

• DEPARTEMEN LUAR NEGERI (DEPLU)
o Perdagangan Internasional
o Kerjasama International
o Kewarganegaraan dan imigrasi
o Konvensi Internasional
o Un Model Law On Electronic Commerce
o INPRES yang berkaitan dengan DEPLU
o KEPPRES yang berkaitan dengan DEPLU
o PP yang berkaitan dengan DEPLU
o UU yang berkaitan dengan DEPLU

• PEMERINTAH PROPINSI, KOTA, dan KABUPATEN
o Administrasi Tata Negara yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o APBN yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o UU OTONOMI DAERAH yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o KPBKN yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o KEPMENDAGRI yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o SKMENDAGRI yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o INPRES yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o KEPPRES yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o UU yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.
o PP yang berkaitan dengan Pemerintah Propinsi, Kota, dan Kabupaten.

D. Kumpulan Soal Tes Seleksi CPNS
Kumpulan Soal-Soal CPNS Tahun Sejak Tahun 2003 -2008 dan Ujian Pemerintahan Daerah, Meliputi soal-soal materi:
• Tes Persamaan Kata (Sinonim)
• Tes Lawan Kata (Antonim)
• Tes Padanan Hubungan Kata (Analogi)
• Tes Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)
• Tes Logika Kuantitatif (Penalaran)
• Tes Penarikan Kesimpulan (Silogisme)
• Test Gre
• Test Koran
• Test Toefl
• Test Wartegg
• Test Gmat
• Test Ielts
• Psycho Test
• Bahasa Indonesia
• Pancasila
• Tata Negara
• Sejarah Indonesia
• Kebijaksanaan Pemerintah
• Bahasa Inggris
• Pemerintahan Propinsi, Kota, Kabupaten

E. Tes Potensial Akademik dan Tes Bakat Skolastik (Psikotes)
• Soal CPNS Verbal
• Soal CPNS Hitungan Biasa (Aritmatika)
• Soal CPNS Logika Kuantitatif (Penalaran)
• Soal CPNS Hitungan Biasa (Aritmatika)
• Soal CPNS Abstraksi Berhitung/ Logika Bilangan
• Soal CPNS Lawan Kata (Antonim)
• Soal CPNS Persamaan Kata (Sinonim)
• Soal CPNS Padanan Hubungan Kata (Analogi)
• Soal CPNS Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)
• Soal CPNS Abstraksi Berhitung/ Logika Bilangan
• Soal CPNS Penarikan Kesimpulan (Silogisme)
• Soal CPNS Persamaan Kata (Sinonim)
• Soal CPNS Lawan Kata (Antonim)
• Soal CPNS Padanan Hubungan Kata (Analogi)
• Soal CPNS Pola Bilangan/ Deret Hitung (Series)
• Soal CPNS Logika Kuantitatif (Penalaran)
• Soal CPNS Penarikan Kesimpulan (Silogisme)
• Soal CPNS Reading
• Soal CPNS Gre
• Soal CPNS Koran
• Soal CPNS Toefl
• Soal CPNS Wartegg
• Soal CPNS Gmat
• Soal CPNS Ielts
• Soal CPNS Psycho Tes
• Dan lain lain…

F. Bahasa Inggris
• Kumpulan soal tes cpns tema bahasa inggris
• Soal tes cpns tema bahasa inggris dan Jawabannya
• Tes Toefl CPNS
• Struktur Grammar for Tes bahasa Inggris.

G. General English dan Toefl
• A Practical English Grammar,
• General English Theory dan Practice,
• Toefl Practice.
Ketiga ebook tersebut sangat praktis dan berkualitas yang bisa anda gunakan dalam meningkatkan kemampuan bahasa Anda.

H. Kebijakan Pemerintah, Tata Negara, dan Ideologi
• Soal Soal Tes CPNS tema Falsafah
• Soal Soal Tes CPNS tema Ideologi
• Soal Soal Tes CPNS tema Kebijakan Pemerintah
• Soal Soal Tes CPNS tema Pancasila
• Soal Soal Tes CPNS tema Tata Negara
• Dan lain..lain

I. Sejarah Nasional Indonesia
• Soal Soal Tes CPNS tema Sejarah Nasional Indonesia
• Soal Soal Tes CPNS tema Sejaran Indonesia
• Dan lainnya

Read More...