Tidak Ada Rekruitmen CPNS 2010 Di Kulonprogo,DIY

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 ini tidak membuka pendaftaran lowongan Formasi untuk Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS) umum. Hal ini merupakan keputusan Bupati yang didukung oleh DPRD dengan alasan pertimbangan anggaran pemkab tidak mampu untuk membayar gaji. Dana Alokasi Umum (DAU) yang ada sekarang untuk gaji pegawai tidak cukup. Belum lagi adanya wacana dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan yang lalu akan menaikkan gaji PNS sebesar 10% untuk tahun mendatang.

Kabid Perencanaan dan pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon progo, Sudarmanto,SIP,MSi mengatakan dengan pertimbangan anggaran dan juga pertimbangan lainnya, pemkab tahun 2010 ini tidak melakukan rekruitmen untuk CPNS umum, meski pemkab Kulon progo diberikan plafon oleh pemerintah pusat. “Yang dilakukan oleh pemkab hanya mengangkat tenaga honorer kategori I maupun II namun juga masih menunggu menunggu turunya Peraturan Pemerintah (PP),” kata Darmanto Selasa (31/8).

Ditambahkan, untuk mengatasi kekurangan pegawai di unit-unit kerja upaya yang dilakukan BKD dengan mengoptimalkan tenaga yang ada, sedangkan khusus tenaga guru meski berdasar pendataan terdapat kekurangan untuk guru SD 74 orang serta guru pada mata pelajaran TI, sementara kelebihan untuk guru IPS maupun IPA. BKD telah melakukan upaya penataan dengan menarik beberapa guru negeri di sekolah swasta ke sekolah negeri

Read More...

Pendaftar CPNS Kemenkeu Daerah Jakarta Capai 19.284

Hingga hari terakhir penyerahan berkas dan pengambilan Tanda Peserta Ujian (TPU) CPNS Kementerian Keuangan, sebanyak 19.284 dari 22.356 pendaftar yang lulus seleksi administrasi untuk daerah peneriman Jakarta telah melakukan penyerahan berkas dan pengambilan TPU. Hal ini diungkapkan Kabid Evaluasi BPPK Marihot Tarigan melalui surat elektronik, Selasa (6/7).
Bagi peserta yang belum mengambil TPU atau menyerahkan berkas, Panitia Daerah Jakarta akan melayani pada tanggal 6-7 Juli, di sekretariat BPPK. "Selanjutnya pada hari Selasa dan Rabu tanggal 6 dan 7 Juli 2010 dengan mengacu kepada Pengumuman Panitia Pusat Nomor: PENG-06/PANPEN/VII/2010 akan dilayani pengambilan TPU bagi 416 peserta bertempat di Kantor BPPK Jl, Purnawarman No.99 Keb. Baru Jakarta Selatan," jelas Marihot.

Selama 6 hari pelaksanaan penyerahan berkas dan pengambilan TPU secara umum berjalan lancar. "Hal ini dikarenakan peserta yang mengambil TPU adalah peserta yang sudah terseleksi secara administrasi, jadi panitia daerah hanya melakukan verifikasi atas dokumen yang disertakan sehingga pelayanan kepada masing-masing peserta tidak memerlukan waktu yang lama," ujar Marihot. Hal lain yang memudahkan dalam pelaksanaan Pengambilan TPU ini adalah masing-masing peserta sudah dikelompokkan baik dalam waktu maupun lokasi pengambilan TPU-nya. "Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengambilan TPU ini antara lain masih ada beberapa peserta yang datang mengambil TPU tidak sesuai waktu yang dijadwalkan, namun prinsipnya masih dapat terlayani dengan baik," ungkapnya.

Setelah proses pengambilan TPU ini selesai maka pada tanggal 6 Juli peserta dapat melihat website Depkeu untuk melihat lokasi ujian masing-masing. Untuk daerah Jakarta, lokasi pelaksanaan Ujian Test Potensi Akademik adalah :

1.

Gelora Bung Karno : No. TPU 00001 s.d 12820
2.

Kampus Universitas Budi Luhur: No. TPU 12821 s.d 14520
3.

Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta : No. TPU 14521 s.d 16220
4.

Kampus Universitas Nasional: No. TPU 16221 s.d 17920
5.

Kampus Universitas Ahmad Dahlan : No. TPU 17921 s.d 19080
6.

Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara : No. TPU 19081 s.d 22140
7.

Kantor Pusat BPPK: No. TPU 22141 s.d 22772.

Read More...

33 Daerah Tidak Mengusulkan Penambahan CPNS

Sebanyak 33 kabupaten/kota tidak mengusulkan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010. Sesuai data yang diekspos Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), hingga 14 Juni jumlah usulan CPNS daerah mencapai 855.030.

Jumlah ini seperempat dari data kebutuhan PNS seluruh daerah yang terdata di BKN yaitu 2.935.629 orang.

Menurut Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho, bagi daerah yang tidak mengajukan usulan CPNS dianggap tidak membutuhkan pegawai. Kalaupun butuh, pemerintah pusat akan menggunakan data usulan tahun lalu. ‘’Karena tidak mengusulkan, kita pakai usulan tahun lalu,’’ ujar Ramli pada JPNN, Selasa (6/7).

Adapun daerah yang tidak mengusulkan di masing-masing provinsi adalah NAD sebanyak tujuh kab/kota yakni Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan Pidie Jaya. Be-rikutnya dari Sumut empat daerah yakni Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Untuk DKI Jakarta tidak mengusulkan sama sekali.

Satu daerah di Jabar tidak mengusulkan yaitu Purwakarta, Jateng dua daerah (Purworejo dan Tegal), Jatim tiga daerah (Bojonegoro, Mojokerto dan Probolinggo), Kalteng satu daerah (Pulang Pisau), Kaltim dua daerah (Kutai Barat dan Balikpapan), Sulut tiga daerah (Minahasa, Sangihe dan Bitung), NTB (Lombok Utara), NTT (Alor, Manggara Barat), Papua (Jayapura, Sarmi, Keerom, Yalimo dan Do-giyai), dan Papua Barat (Raja Ampat).

Sedangkan daerah yang sudah mengusulkan semuanya adalah Riau, Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepri, Banten, DIY, Kalbar, Kalsel, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Bali, dan Maluku Utara.

Masih terkait dengan PNS, pemerintah akan melakukan revisi terhadap beberapa peraturan pemerintah (PP) turunan dari UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasalnya, hingga saat ini banyak masalah di PNS akibat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

‘’Untuk menertibkan PNS, pemerintah akan melakukan pengaturan dan penyempurnaan berbagai PP sebagai pelaksanaan UU 43,’’ ujar Ramli Naibaho. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan bertolak belakang. ‘’Ini sudah masuk ke dalam program kerja Kemenpan & RB, grand design, dan road map reformasi birokrasi,’’ cetusnya.

Read More...

Lowongan Perum Pegadaian 2010

Perum Pegadaian mengundang putra-putri terbaik Indonesia yang berkualitas, memiliki komitmen, integritas dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk bergabung sebagai Pegawai Tetap dalam posisi Penaksir yang akan ditempatkan di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua. Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : (lowongan exp sampai 16 Juli 2010)

. KETENTUAN UMUM PELAMAR :


1. Pelamar adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI), diutamakan putra daerah setempat;
2.Usia pelamar adalah kelahiran 1985 max untuk D3, dan kelahiran 1983 max untuk S1, khusus untuk pelamar yang berstatus pegawai PKWT Perum Pegadaian maksimal kelahiran Tahun 1980;
3.Pendidikan pelamar minimum D3 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk PTN dan 3,00 untuk PTS pada skala 4, sedangkan pelamar dengan pendidikan S1 dengan IPK minimal 2,50 untuk PTN dan 2,75 untuk PTS pada skala 4;
4.Pelamar S1, S2 dan seterusnya pangkat dan jabatan atau grade disetarakan dengan kebutuhan D3 di Perum Pegadaian namun ijazah yang dimiliki dapat dijadikan pertimbangan prioritas untuk jenjang status dan karir lebih lanjut;
5.Lebih disukai berjenis kelamin laki-laki;
6.Tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan proporsional;
7.Berpenampilan menarik, enerjik dan ramah;
8.Program Studi yang diterima : seluruh program studi, namun diutamakan lulusan Program Studi Ekonomi (Manajemen, Akuntansi, Ilmu Ekonomi), Ekonomi Syariah, Perbankan, Psikologi, Komputer, Hukum, Administrasi Niaga, Komunikasi, Manajemen Bisnis, Statistik, Sosial Ekonomi Pertanian (SOSEK);
9.Jurusan telah terakreditasi, namun lebih disukai yang berakreditasi jurusan minimal B (sesuai akreditasi BAN-PT);
10.Lebih disukai yang memiliki referensi pengalaman kerja bidang Customer Service/Layanan Pelanggan, Kasir, Pramugari/Pramugara, Analis Kredit, Surveyor dan Collector Lembaga Pembiayaan, Administrasi Perkantoran;
11.Lebih disukai memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi MS Office;
12.Belum menikah dan sanggup untuk tidak menikah selama 1 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Tetap Perum Pegadaian;
13.Sehat Jasmani, Rohani, Bebas dari Penggunaan Narkoba dan Obat Psikotropika,serta tidak Buta Warna.

Read More...

Guru PNS Dapat Rp 250.000 Per Bulan

Guru-guru berstatus pegawai negeri sipil yang belum mendapat tunjangan profesi akan mendapat tunjangan sebesar Rp 250.000 per bulan. Pemberian tunjangan tersebut diperhitungkan sejak Januari 2009 dan pembayarannya akan dirapel.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan para guru yang hadir dalam peringatan Hari Guru Nasional 2009 dan Hari Ulang Tahun Ke-64 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Selasa (1/12). Pernyataan Presiden itu langsung mendapat sambutan meriah dari perwakilan guru yang datang dari seluruh Indonesia yang hadir dalam acara peringatan tersebut.

”Pagi tadi saya sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil. Besarnya Rp 250.000 per bulan, terhitung mulai Januari 2009. Dengan demikian, penghasilan guru terendah sekurang-kurangnya Rp 2 juta per bulan,” kata Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah merencanakan 2,75 juta guru pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta yang lolos sertifikasi akan mendapat tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan.

Menurut Presiden, tunjangan profesi saat ini baru dibayarkan kepada sekitar 350.000 guru. Adapun 2,1 juta guru lainnya yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional serta 400.000 guru di bawah Departemen Agama belum mendapat tunjangan profesi.

Adapun bagi guru non-PNS, yang jumlahnya sekitar 478.000 guru, pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebesar Rp 200.000 per bulan. Sekitar 30.000 guru yang bertugas di daerah terpencil juga mendapatkan tambahan kesejahteraan.

Profesionalisme guru

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, lanjut Presiden, merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan profesionalisme guru. ”Tujuannya, untuk meningkatkan empat dimensi pendidikan, yakni keimanan, keilmuan, keterampilan, dan kepribadian,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualifikasi para guru setara S-1 dan diploma IV dengan cara memberikan beasiswa.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo menyambut baik keputusan pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Ke depannya Indonesia harus memiliki guru yang profesional, bermartabat, sejahtera, dan terlindungi.

”Tetapi, tetap jadi pekerjaan rumah bagi kami supaya ada ketentuan soal upah minimum regional (UMR) plus bagi guru. Jangan ada lagi guru yang dibayar Rp 100.000 per bulan. Kami berjuang supaya tahun depan UMR plus guru terwujud. Akhir Desember ini PGRI diajak pemerintah untuk membahas UMR guru,” ujar Sulistiyo.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi tantangan yang dihadapi guru saat ini. Para guru diminta untuk mengembangkan metodologi pembelajaran yang mengembangkan rasa ingin tahu terhadap pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan kepribadian.

Diskriminatif

Secara terpisah, Dede Permana, Koordinator Forum Guru Swasta Jawa Barat, menyatakan bahwa pemberian tunjangan untuk guru PNS menunjukkan, peran dan kontribusi guru swasta sampai saat ini masih tetap dipandang sebelah mata. Bahkan pemerintah terkesan diskriminatif terhadap guru swasta meskipun tugas dan beban mengajar guru swasta sama dengan guru PNS.

”Kebijakan diskriminatif yang masih dilakukan pemerintah melukai perasaan para guru non-PNS. Padahal dalam UU Guru dan Dosen, guru non-PNS dipandang sama hak dan kewajibannya,” kata Dede.

Dede juga mempertanyakan subsidi tunjangan fungsional sebesar Rp 200.000 per bulan yang dijanjikan untuk guru non-PNS yang hingga kini belum cair. ”Katanya per tiga bulan dibayar. Tapi, guru non-PNS belum pernah menerima di semua daerah,” kata Dede.

Menurut Dede, tidak semua sekolah swasta kondisi keuangannya baik. Banyak sekolah swasta, terutama di daerah, yang visi utamanya mencerdaskan masyarakat miskin. Guru juga diberi honor yang sangat minim. ”Perhatian pemerintah kepada kelompok ini masih minim,” ujarnya

Read More...

Tidak Ada Formasi CPNS 2010 Untuk SLTA DI Bangka

Para lulusan SLTA dan DII di Kabupaten Bangka nampaknya harus bersabar karna pada Penerimaan CPNS 2010, formasi SLTA dan DII untuk formasi guru tidak ada. Hal ini diketahui setelah Komisi A DPRD Kabupaten Bangka, belum lama ini, mendatangi pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) RI guna memperjuangkan supaya formasi SLTA sederajat dan program diploma dua (DII) guru penjaskes masuk dalam formasi CPNS Kabupaten Bangka tahun 2010.

Namun sayang, perjuangan itu tidak berhasil lantaran pihak Menpan tidak membuka formasi CPNS untuk lulusan SLTA sederajat dan DII untuk formasi guru.

Kita baru konsultasi ke Menpan kemarin, masalah formasi CPNS untuk 2010. Salah satu yang kita bawa ke sana adalah laporan masyarakat mengapa lulusan SMA sederajat itu kok tidak ada formasinya. Untuk SMA sepertinya Menpan tidak akan membuat formasi itu.

Bagi mereka, prioritas kedepan itu adalah PNS yang mempunyai kapasitas minimal untuk tenaga diluar guru minimal diploma dua,? kata Ketua Komisi A DPRD Bangka Kurtis kepada Bangka Pos Group, Jumat (15/1).

Kurtis menambahkan, pihaknya sempat menanyakan mengapa demikian.

Mereka mengatakan PNS harus profesional kedepan, imbuhnya. Niat memperjuangkan formasi lulusan SLTA sederajat, lanjut Kurtis, dikarenakan banyak pengangguran di Kabupaten Bangka yang hanya lulusan SLTA sederajat. Sedangkan niat memperjuangkan program DII guru penjaskes, dilatarbelakangi oleh adanya 35 lulusan DII jurusan itu dari Universitas Terbuka (UT).

Sebenarnya Pemkab Bangka sudah mengusulkan DII guru penjaskes masuk formasi CPNS 2009 sebanyak 28 orang, namun dibatalkan Menpan.

?Alasan Menpan untuk guru sesuai undang-undang pendidikan minimal S1. Itupun harus disesuaikan kondisi daerah dan ada keterangan dari Menteri Daerah Tertinggal,? papar Kurtis.

Pada kesempatan itu Kurtis mengaku, dirinya sempat menanyakan kepada pihak Menpan mengapa ada daerah lain yang boleh menerima lulusan DII guru penjaskes, sehingga dinilai keputusan Menpan tidak adil.

Kalau ukurannya daerah tertinggal, kita juga dalam hal pemenuhan tenaga guru juga tertinggal. Tetapi jawaban dari sana, mereka bersikukuh dengan undang-undang pendidikan bahwa guru mesti S1, ungkap Kurtis.

Read More...

Seleksi CPNS Tahun 2010 Dipercepat

Pemerintah menargetkan akan mempercepat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Hal itu sebagai bentuk reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah pusat pada prinsipnya ingin seleksi CPNS bisa secepatnya dilaksanakan dibandingkan tahun lalu, kata Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur, Ramli Naibaho, yang dihubungi JPNN, Selasa (16/2).
Hanya saja, lanjut Ramli, proses seleksi tersebut sangat tergantung pada kesiapan pemerintah daerah (Pemda). Kalau Pemda sudah siap melaksanakan seleksi CPNS, terutama tentang usulannya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, pusat siap saja. Dijelaskan Naibaho, yang menjadi masalah dalam proses seleksi CPNS selalu tertunda disebabkan karena Pemda terlambat mengajukan usulan.

Pemda yang terlambat mengajukan, pusat yang dikejar-kejar. Ini sudah berlangsung lama. Makanya mulai tahun ini prosedurnya diubah, ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga tengah menunggu hasil Panitia Kerja (Panja) Tenaga Honorer karena nantinya akan dimasukkan dalam formasi CPNS. Dia berharap hasil rekomendasi Panja ini
bisa secepatnya agar target pemerintah tidak bergeser. Ya, kita maunya cepat. Tapi mudah-mudahan hasil Panja bisa secepatnya untuk mengetahui berapa jumlah pasti honorer non APBN/APBD yang akan masuk. Yang sudah jelaskan baru sisa honorer 104 ribu itu, terangnya.
Sebelumnya sempat diberitakan bahwa Pemerintah memastikan akan kembali membuka lowongan penerimaan CPNS baru pada tahun 2010 ini. Untuk perhitungan koutanya, akan diformulasikan sesuai dengan kebutuhan formasi dan akan diajukan ke DPR RI pada bulan Juni mendatang. Usulan kuota CPNS akan kita susun Juni nanti, ungkap Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ramli Naibaho.
Setelah rencana bulan Juni 2010, tampaknya rencana itu dapat dipercepat. Dalam penyusunan kuota CPNS, lanjut Ramli, pemerintah tetap berpegang pada prinsip kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara.
Apalagi, banyak daerah pemekaran yang masih membutuhkan tenaga PNS. Di daerah terpencil dan pemekaran masih banyak kekurangan tenaga PNS, ini akan jadi bahan pertimbangan kita dalam penyusunan formasi CPNS nanti,tuturnya.

Ditanya, apakah dengan penambahan CPNS yang tiap tahun mencapai ratusan ribu orang tersebut tidak mubazir dan menghabiskan uang negara, Ramli menyatakan, penyusunannya disesuaikan dengan tenaga PNS yang pensiun. Tiap tahun kan banyak PNS yang pensiun, berhenti, atau diberhentikan karena alasan tertentu. Nah, posisi kosong itu yang kita isi. Kalaupun ada penambahan diprioritaskan untuk daerah perbatasan, terpencil, dan pemekaran, pungkasnya.

Read More...